Rapat Panjang Pembahasan APBN 2016 Akhirnya Selesai

kursi-anggota-dpr-indonesia

Kotaria.com – Membaca media online tentang RUU APBN 2016 soal pembahasan APBN 2016 sempat berpikir, ini bakal alot, nggak cukup satu hari rapat untuk menentukan APBN 2016 tersebut. Dikarenakan kondisi politik di Indonesia yang panas dingin sejak pemerintahan yang baru memulainya.

Tapi akhirnya R-APBN 2016 oleh mayoritas fraksi di DPR, kecuali partai gerakan indonesia raya yang dari awal sudah menyatakan menolak. Dengan demikian pemerintah akan dengan mulus melanjutkan program-program prioritas skala nasional, seperti pembangunan infrastruktur, konektifitas, serta juga program nawacita yang sudah menjadi program pemerintah saat ini.

Dengan begitu rincian dari RUU APBN 2016 sebagai berikut :

I. Asumsi Makro

  • ‎Pertumbuhan ekonomi 5,3%
  • Inflasi 4,7%
  • Kurs Rp13.900/US$
  • SPN 3 bulan 5,5%
  • ICP (Indonesia Crude Price) US$ 50‎/barel
  • Lifting Minyak 830.000 barel per hari
  • Gas 1,15 juta barel setara minyak

II. Target Pembangunan

  • Kemiskinan 9-10%
  • Gini rasio 0,39
  • Indeks pembangunan manusia 70,1
  • TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) diharapkan turun 5,2-5,5‎%.

III. Postur Anggaran

‎1. Pendapatan negara Rp 1.822,5 triliun
a. Penerimaan perpajakan‎ Rp 1.546,7 triliun, terdiri dari:

  • Pendapatan pajak dalam negeri Rp 1.‎506,5 triliun
  • Pendapatan pajak perdagangan internasional Rp 40,1 triliun

b. Penerimaan negara bukan pajak Rp 273,8 triliun, terdiri dari:

  • Penerimaan SDA Rp 124,8 triliun
  • Pendapatan Laba BUMN Rp 34,1 triliun
  • PNBP lainnya Rp 79,4 triliun
  • Pendapatan BLU Rp 35,3 triliun

c. Penerimaan hibah Rp 2 triliun

2. Belanja Negara Rp 2.095,7 triliun

a. Belanja pemerintah pusat Rp 1.325,6 triliun, teridir dari:

  • Belanja KL Rp 784,1 triliun
  • Belanja Non KL 541,4 triliun (subsidi energi Rp 102,1 triliun‎)

b. Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp 770,2 triliun

3. Pembiayaan anggaran Rp 273,2 triliun (2,15%)

 

Semoga pemerintah saat ini bisa memanfaatkan dana tersebut dan mementingkan kepentingan rakyat Indonesia.